Ericktristanto’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Mazhab/Aliran Ilmu Hukum (Schools of Jurisprudence)

1. Naturalism (Thomas Aquino, Hugo Grotius)
Merupakan sesuatu yang bersifat alamiah (sesuai dengan alam), universal, berlaku untuk semua, tidak dibatasi ruang/tempat, abadi. Hukum yang dibuat oleh manusia dan perbuatan manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam dan hukum pewahyuan. Hukum ini terbagi menjadi dua yaitu irrasional yang bersumber pada Tuhan dan rasional yang bersumber pada rasio manusia

2. Positivism (August Comte)
Ada 3 tahap pemikiran manusia: (i) tahap teologi yang di dalam tahap ini semua fenomena diterangkan dengan mengacu kepada kausa yang bersifat supernatural dan intervensi dari yang ilahi; (ii) tahap metafisik yang di dalam tahap ini pemikiran diarahkan kepada prinsip-prinsip dan gagasan yang mendasar yang dipandang sebagai sesuatu yang ada di bawah permukaan apa yang ada tersebut dan yang membangun kekuatan yang riil dalam evolusi manusia; (iii) tahap positif yang di dalam tahap ini menolak segala konstruksi yang bersifat hipotesis dalam filsafat, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan membatasi diri pada pengamatan empirik dan hubungan di antara fakta berdasarkan metode yang digunakan di dalam ilmu-ilmu alamiah.

3. Historism (Friedrich Carl von Savigny)
Hukum itu harus dipandang sebagai sesuatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa. Hukum bukan disusun atau diciptakan oleh orang, tapi tumbuh sendiri dalam masyarakat yang merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat, yang suatu saat akan mati jika suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Mahzab ini mempunyai jasa yaitu memberi hukum kebiasaan tempat yang berdiri sendiri di samping hukum undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum positif. Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa kebiasaan dapat melemahkan undang-undang. Jadi mazhab ini juga memberi satu batas jurisprudence ialah hukum tidak dapat dipahami tanpa suatu penghargaan lingkungan sosial di mana hukum itu berkembang dan jelaslah pula bahwa pendapat von Savigny ini bertentangan dengan ajaran mazhab hukum alam yang berpendapat bahwa hukum alam itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia.

4. Sociologism/Fungsional (Roscoe Pound)
Fokus kajian mazhab ini adalah hukum dan hanya mempertimbangkan masyarakat sejauh ada kaitannya dengan hukum. Dasar fundamental mazhab ini adalah bahwa kita tidak dapat memahami sesuatu hal bilamana kita tidak ketahui apa kerjanya. Hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma yang abstrak, tapi berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam hidup bermasyarakat. Pound membedakan kepentingan yang ada di dalam masyarakat menjadi (i) kepentingan pribadi; (ii) kepentingan publik; (iii) kepentingan sosial. Ungkapan yang terkenal adalah “Law as a tool of social engineering. Lawyer harus berperan sebagai insinyur, di mana lawyer harus bisa menyesuaikan hukum dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Jadi lawyer dan hakim dapat melepaskan sikap kakunya dan mengadaptasi pandangannya dengan perubahan sosial yang ada.

5. Pragmatig Realism (Oliver Wendell Holmes)
Dengan kemajuan teknologi timbullah suatu gerakan intelektual yang menginginkan untuk memperlakukan filsafat dan ilmu-ilmu sosial bahkan logika sendiri sebagai studi-studi yang bersifat empirik. Ungkapannya yang terkenal adalah “… the life of law has not been logic, it has been experience. Hukum sebagai prediksi atas apa yang akan diputuskan oleh pengadilan dan kata “experience” yang dimaksud adalah putusan pengadilan bukan “behavior”. Jadi mazhab ini lebih menekankan pada unsur ketidaktentuan dalam hukum dan peranan yang dilakukan oleh sifat-sifat perseorangan hakim. Hukum harus dipisahkan secara ketat dengan moral, dan lawyer profesional dan litigasi harus menjadi pusat pada sistem hukum.

6. Critical Legal Studies (Roberto M. Unger)
Gerakan ini dipandang sebagai pewaris legal realism, tetapi gerakan ini lebih radikal. Gerakan ini meskipun menyangkal dikatakan Marxist, tapi karena mereka tidak menghendaki adanya struktur dan hukum harus diruntuhkan karena dianggap sebagai alat kaum kapitalis jadi sulit untuk tidak menyatakan bahwa mereka bukan kaum Marxist.

7. Imperatism/Analitism/Legal Positivism (John Austin)
Jurisprudence semata-mata berkaitan dengan hukum positif. Juris hanya berurusan dengan hukum sebagaimana adanya. Legislator dan filosof etika harus berurusan dengan hukum sebagaimana seharusnya. Hukum positif menurut kaum positivis tidak ada kaitannya dengan hukum yang ideal atau adil. Fungsi yurisprudensi adalah mengungkapkan pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip umum yang diabstraksikan dari sitem hukum positif. Sedangkan karakter yang esensial dari hukum positif adalah imperatif karena merupakan perintah penguasa. Austin memutuskan untuk membatasi jurisprudence sebagai penyelidikan hukum sebagaimana adanya, pendapatnya dibagi menjadi 3 bagian: (i) dasar jurisprudence; (ii) metode jurisprudence; (iii) hubungan antara hukum dan etika.

8. Teleologism
Mazhab teleologis menganggap kaum fungsionalis telah meletakan penanya ketika tugasnya baru saja dimulai. Pound berkeyakinan bahwa tujuan hukum haruslah memberi kepuasan kebutuhan-kebutuhan maksimal dengan pengorbanan minimal. Dalam cara penyelidikan mazhab ini terdapat dua hal yang fundamental. Pertama, dikemukakan bahwa harus diberikan jawaban yang memuaskan terhadap persoalan mengenai berlakunya hukum. Kedua, mazhab ini menekankan bahwa hukum berhubungan erat dengan keadilan, dan harus diadakan usaha untuk menemukan kriteria yang mutlak dengan mana hukum dapat dibenarkan. Mazhab teleologis cukup optimis dalam menganggap bahwa suatu skala nilai-nilai yang masuk akal dapat diperoleh sebagai suatu dasar bagi perkembangan hukum. Bagian terbesar hasil pekerjaan mazhab ini terletak dalam lingkungan falsafah dan karena itu istilah jurisprudence yang filosofi sering digunakan untuk menamakan mazhab ini.

9. Utilitarianism (Jeremy Bentham)
Berpangkal pada postulat bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah perintah dua tuan yang berkuasa yaitu kesenangan dan sengsara. Sesuatu yang baik atau jahat dari suatu tindakan harus diukur dari kuantitas kesukaan atau sengsara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Utility menurut Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang berkepentingan. Apabila pihak yang berkepentingan adalah perorangan, prinsip utility harus didesain untuk meningkatkan kebahagiaan. Apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip utility harus didesain untuk kebahagiaan masyarakat. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesukaan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi sengsara. Alat mengenai benar dan salah adalah “the greatest happiness for the greatest numbers”. Pembentuk undang-undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai empat tujuan: substansi, kelimpahan, persamaan, dan keamanan bagi warga negara. Fungsi hukum harus ditujukan untuk memenuhi keempat tujuan tersebut. Dari keempat tujuan hukum tersebut yang paling utama adalah keamanan. Bentham menghendaki adanya liberalisme di bidang ekonomi dan hak milik pribadi. Suatu negara dapat menjadi kaya dengan tiada jalan lain kecuali mempertahankan penghargaan atas hak milik. Masyarakat harus mendorong inisiatif individu dan perusahaan swasta. Hukum harus ditujukan untuk hal-hal tersebut.

10. The Pure Science of Law/Ajaran Hukum Murni (Hans Kelsen)
Hans Kelsen ingin memisahkan suatu ilmu pengetahuan hukum yang murni, menghilangkan semua unsur-unsur yang tidak penting dan memisahkan jurisprudence dari ilmu-ilmu pengetahuan sosial sebagaimana dilakukan oleh kaum analist. Dengan tegas Kelsen ingin ilmu pengetahuan hukum benar-benar obyektif, tidak dicampur adukan dengan hal-hal yang bersifat subyektif. Hukum yang diinginkan adalah hukum yang bersifat mandiri/netral. Keadilan menurut Kelsen merupakan konsep yang bersifat ideologis dan irasionil. Keadilan tidak dapat diberi definisi berdasarkan akal dengan jelas. Ilmu hukum menurut Kelsen tidak lain mengenai pengetahuan tentang norma. Kekuatan yang berlaku setiap norma, tergantung pada diletakkannya dalam hubungan yang paling tinggi hingga pada hubungan yang paling rendah (Stufen Theory). Ketika suatu peraturan mencapai puncak yang paling tinggi, maka peraturan itu bersifat grund law (metanorma/meta yuridis), dan di bawahnya bersifat norma-norma, sedangkan yang paling rendah yaitu subnorma. Satu-satunya obyek penyelidikan jurisprudence adalah sifat-sifat dari norma-norma yang dibentuk oleh hukum.

11. Legal Sociologism
Sosiologi hukum berusaha menciptakan suatu ilmu pengetahuan mengenai kehidupan yang baik diletakkan bagi sosiologi itu sendiri. Sampai di sini kita telah mempunyai program yang muluk-muluk; berapa hasil-hasil empirik yang berguna, pemberian jiwa baru dalam jurisprudence, dan analisis yang lebih realistis, tetapi belum merupakan pencipta yang sesungguhnya dari suatu ilmu pengetahuan. Tidak bicara masalah norma hukum. Melihat hukum dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat. Kebenaran yang dikejar adalah kebenaran korepondensi.

Maret 17, 2010 - Posted by | hukum | , , , ,

1 Komentar »

  1. bagus sekali.

    Komentar oleh alan | Februari 21, 2012 | Balas


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: