Ericktristanto’s Blog

Just another WordPress.com weblog

Kekuatan Politik Militer

Sebuah pertanyaan muncul di tengah-tengah obrolan dengan teman-teman saya. Salah satu teman bertanya, “Sebenarnya siapakah yang paling kuat dalam percaturan politik Indonesia?” Saya mulai berpikir dan menebak-tebak apakah partai politik, organisasi masyarakat, tokoh politik, birokrat atau yang lain. Namun, saya akhirnya memilih satu aktor politik yang lain di luar aktor-aktor tersebut. Ya, aktor politik yang mempunyai potensi terbesar menguasai Negara adalah Militer.

Mungkin orang lain berpikiran bahwa kekatan politik Indonesia ada di tangan 2 partai besar yaitu Golkar dan PDIP. Memang Negara kita bukan Negara junta militer seperti di Myanmar. Negara kita adalah Negara demokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh orang-orang sipil dan militer dibatasi. Kita tahu bahwa selama 32 tahun Soeharto berkuasa, selama itu pulalah Golkar dibangun. Jadi tak heran jika Golkar memiliki mesin politik yang luar biasa hebatnya. Bahkan Golkar dapat merebut kembali kemenangan dari PDIP pada pemilu 2004. Selain itu, Golkar merupakan partai dengan segudang cendikiawan. Banyak orang-orang berprestasi yang berkiprah dan berkontribusi pada Golkar sehingga tak heran Golkar masih diminati oleh masyarakat walaupun imagenya ikut tercoreng akibat perbuatan Soeharto.

Sedangkan PDIP, kekuatan politiknya terletak pada daya tarik figur. Ya, Ketua Umum PDIP Megawati mewarisi kharisma dan kewibawaan ayahandanya mantan Presiden Ir. Soekarno. Tidak dapat disangkal Megawati memiliki daya tarik bagi orang-orang yang rindu akan kepemimpinan Bung Karno. PDIP juga digandrungi oleh orang-orang nasionalis secular yang kurang suka dengan dominasi Islam. Kelompok-kelompok minoritas juga merekatkan diri ke PDIP karena ideologinya yang nasionalis sosialis seperti masyarakat Indonesia Timur. Dan kekuatan utama PDIP terletak pada pemilih tradisional di desa-desa.

Aktor politik lain adalah organisasi masyarakat (ormas) yang sebenarnya lebih condong karena kekuatan daya tarik tokoh pemimpinnya. Sebut saja dua ormas terbesar di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU tentu saja berkiblat pada KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur walaupun saat ini kiblat tersebut mulai bergeser kepada kiai-kiai khos di daerah-daerah seperti KH. Abdullah Faqih di Tuban dan KH. Ahmad Idris Marzuki di Kediri. Namun, kekuatan tokoh-tokoh ini tidak menasional, hanya sebatas lingkup daerahnya. Gus Dur sendiri mulai ditinggal pengikut-pengikutnya karena hal-hal tertentu. Muhammadiyah sendiri memiliki basis massa yang lebih moderat ketimbang NU sehingga massa Muhammadiyah lebih rasional dan logis dalam menentukan pilihan politiknya. Selain itu, Muhammadiyah juga membatasi dirinya terhadap aktivitas-aktivitas politik praktis. Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politiknya melalui PAN yang akhir-akhir ini terjadi gesekan antara keduanya sehingga melahirkan partai baru yaitu Partai Matahari Bangsa. Hampir tidak ada tokoh yang menonjol dan popular dalam panggung politik yang berasal dari Muhammadiyah. Hal ini dikarenakan karakter dari basis massa Muhammadiyah sendiri yang rasional dan logis tidak mengultuskan salah seorang figur. Satu nama yang sempat menonjol adalah Amien Rais namun terbukti gagal dalam pemilihan presiden 2004.

Aktor politik selanjutnya adalah birokrat. Dalam hal ini kekuatan politik birokrat terdapat pada fasilitas dan kewenangan yang melekat padanya. Para birokrat memiliki sarana dan kesempatan karena jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat. Rantai birokrasi juga membantu pemerintah incumbent untuk mempertahankan posisinya. Hal lain yang juga memperkokoh pertahanan pemerintah incumbent adalah aliran dana keuangan. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa banyak aliran dana yang beredar di birokrasi yang dapat digunakan untuk kepentingan politis.

Parlemen adalah juga aktor politik yang sangat berpengaruh. Parlemen memiliki hak dan kewenangan luar biasa yang melekat padanya. Beberapa diantaranya adalah sebagai pembuat hukum dan pengawas pemerintah. Sebagai pembuat hukum, parlemen dapat mempertahankan kekuasaannya dengan membuat kebijakan hukum yang substansinya menguntungkan posisi parlemen saat ini. Sedangkan sebagai pengawas pemerintah, parlemen mencoba mengimbangi kekuatan pemerintah sebagai pembuat kebijakan praktis. Namun, dua kewenangan atau hak parlemen tersebut tak dapat melepaskan peran partai politik sebagai penghuni lembaga tersebut.

Dan yang terakhir adalah kekuatan politik terkuat menurut saya yaitu Militer. Ada beberapa alasan saya memilih militer sebagai kekuatan ppolitik terkuat. Pertama, militer mempunyai kekuatan politik yang disegani yaitu senjata. Dengan senjata militer bisa menguasai Negara kapan saja. Senjata dapat dipakai militer untuk memaksa implemantasi atas kebijakan-kebijakan yang dibuat militer. Memang junta militer sangat bertentang dengan HAM dan demokrasi. Terlepas dari hal tersebut, dalam politik hanya ada kekuasaan dan kekuasaan tersebut oleh militer dapat direbut kapan saja. Suatu konspirasi yang dibuat-buat dapat mempermulus pengambilalihan kekuasaan oleh militer. Indonesia yang merupakan Negara hukum dan berdemokrasi memberi celah untuk militer dapat berkuasa yaitu dengan adanya Darurat Militer. Walaupun pimpinan tertinggi angkatan bersenjata adalah presiden namun loyalitas prajurit lebih condong ke pimpinan yang berasal dari kalangan militer sendiri. Contoh kasusnya adalah Peristiwa 17 Oktober 1952.

Kepemimpinan adalah faktor kedua yang membuat saya menjatuhkan pilihan ke militer sebagai kekuatan politik terkuat. Hampir tidak ada lembaga atau institusi lain yang dapat membentuk dan menggembleng anggotanya menjadi seorang pemimpin yang kuat selain di TNI. Para prajurit sangat menghormati dan bahkan loyalitasnya bernai diuji terhadap tongkat komando. Bukti efektifnya kepemimpinan dalam militer adalah hampir tidak faksi-faksi dalam tubuh militer yang menonjol yang berpotensi mengancam kesatuan. Selain itu, tak sedikit jabatan publik yang jatuh ke tangan purnawirawan TNI.

Faktor ketiga adalah posisi strategis militer. Dukungan politik militer sangat dibutuhkan oleh politisi sipil yang akan menjadi penguasa. Para pejabat militer memiliki banyak koneksi dengan politisi sipil maupun para pemiliki modal. Tak sedikit partai politik yang melamar purnawirawan TNI untuk menjadi kepala daerah ataupun calon presiden. Selain itu, dalam percaturan politik nasional militer sangat berperan penting terutama pada masa-masa transisi. Misalnya, mengapa maklumat presiden Gus Dur tak bisa menyerupai Dekrit Presiden Soekarno. Hal itu karena Dekrit Prsiden Soekarno didukung oleh militer sedangkan Maklumat Prsiden Gus Dur ditinggalkan oleh militer.

Keempat, hubungan militer dengan kaum pemilik modal (kapitalis). Hubungan ini dimulai karena kaum kapitalis ingin usahanya merasa aman dengan imbalan materi atau peningkatan teknologi militer. Di Indonesia, hubungan militer dengan kaum kapitalis masih sangat terbatas. Tapi bayangkan bahayanya jika hubungan tersebut menjadi intens dan tak terbatasi. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan memperbolehkan militer memasuki dunia usaha atau bidang bisnis. Hal ini tentu saja untuk mengurangi ancaman kaum kapitalis.

Pertanyaannya sekarang ialah lalu mengapa militer tidak menggunakan kelebihannya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, di Indonesia tidak ada tradisi kudeta militer. Sejengkel-jengkelnya militer terhadap pemimpin sipil, militer dididik dengan rasa nasionalisme yang tinggi yang membuat militer berpikir ulang untuk kudeta karena memikirkan dampak pertumpahan darah sebangsanya. Yang ada adalah kudeta sipil dan kudeta militer di daerah yang oleh militer pusat dapat ditangani dengan mudah. Kedua adalah apa yang saya sebut sebagai internal constraint. Halangan internal dari dalam tubuh militer. Misalnya, perpecahan yang akan mengakibatkan perang saudara. Sudah jadi rahasia umum bahwa selalu ada faksi-faksi dalam tubuh militer. Itu yang membuat militer berpikir ulang untuk kudeta.

Ketiga adalah fokus militer dialihkan ke hal lain selain kekuasaan. Sama seperti Amerika yang tak punya tradisi kudeta, militernya selalu diaktifkan untuk operasi-operasi militer ke Negara-negara musuh Amerika. Di Indonesia, pengalihannya itu ditujukan untuk menekan kelompok-kelompok separatis dan kaum fundamentalis radikal yang berpotensi menjadi teroris. Selain itu, pemimpin juga tahu harus bersikap bagaimana terhadap militer yaitu memberinya suatu jabatan atau posisi penting kepada purnawirawannya. Di Amerika tak sedikit presiden Amerika yang berasal dari militer. Di Indonesia, dua dari enam presiden kita berasal dari kalangan militer. Sebut saja Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. 

November 18, 2008 - Posted by | politik | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: