Ericktristanto’s Blog

Just another WordPress.com weblog

AMANDEMEN UUD 1945 DAN FOUNDING FATHERS

Dari 37 pasal yang sekarang ini, UUD 1945 telah diamandemen dala Sidang Tahunan MPR tahun 1999- 2002 ini menjadi lebih dari 70 pasal, tepatnya 78 pasal termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Dari kacamata kuantitas, hasil kerja Badan Pekerja (BP) MPR selama 3 tahun berjalam dengan seabrek pasal-pasal baru itu mungkin menunjukkan kemauan keras menyempurnakan UUD. Akan tetapi dari kacamata mutu, apa yang dilakukan oleh BP MPR itu kini makin memperoleh kritik khususnya oleh kalangan kepakaran yang di antaranya adalah para ahli hukum tata negara. “Perubahan UUD 1945 mencerminkan kemunduran”, demikian contoh judul berita yang mengkritik hasil kerja BP MPR.
Judul pertama memuat kritik Mochtar Pobottinggi, Harun Alrasyid, Suwoto Mulyosudarmo dan J. Kristiadi, para ahli ilmu politik dan hukum tata negara. “Profesionalitas Panitia Ad Hoc II BP MPR dipertanyakan, sehingga perubahan UUD 1945 secara besar-besaran terlalu riskan jika hanya mengandalkan mereka,” demikian kritikan itu.
Judul itu, memuat kritik Suwoto Mulyosudarmo dan Anton Sujatta – ahli hukum tata negara dan Ketua Komisi Ombudsman Nasional – berkenaan dengan dibuatnya Mahkamah Konstitusi (Kompas, 27 Juli 2000, 5 Agustus 2000)
Seorang tokoh Golkar asal Jepara, Slamet Effendi Jusuf dalam diskusi tivi 4 Agustus 2000 bersama ahli hukum tata negara Prof. Ismail Suny berbicara pula tentang amandemen konstitusi. Slamet menyatakan, bahwa bagian penjelasan UUD 1945 dihapus dalam ST MPR Agustus ini, sedangkan Ismail Suny mengkritik kelemahan UUD 1945 disebabkan oleh tidak terdapatnya ahli hukum tata negara dalam proses dibuatnya UUD 1945, melainkan hanya ahli hukum adat. “Sesudah mereka, ahli hukum tata negara yang pertama adalah Ismail Suny,” demikian ucap Ismail Suny berkesan pamer (AN-teve, 4 Agustus 2000, jam 21:10 WIB)
Keculasan Konstitusi
Pembuangan bagian Penjelasan UUD 1945 yang dilakukan oleh ST MPR tahun 2000 menunjukkan bahwa para anggota MPR khususnya tokoh-tokoh politik BP MPR sengaja melakukan keculasan konstitusional. Kalau undang-undang dan sebuah Perda saja membutuhkan penjelasan sebagai pemandu memahami peraturan perundang-undangan itu; apalagi sebuah UUD.
Bilamana mereka jujur dan tahu diri, mereka baru bisa mengamandemenkan pasal-pasal suatu UUD jika dipahami “apa, bagaimana, mengapa, dan ke mana”-nya UUD yang bersangkutan. Semua itu hanya dapat diperoleh selain di bagian preambule dan batang tubuh, sekaligus di bagian penjelasannya.
“Undang-Undang Dasar negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin,” demikian penjelasan UUD 1945.
Dan yang mendasar wajib dimengerti ialah penjelasan bunyinya, “Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang (maksudnya: UUD; SS) yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu”. Bagaimana orang mau menafsirkan teks-teks yang dibacanya kalau dia malah membuang konteksnya, c.q. penjelasan dari teks-teks itu?
Begitu jeniuskah cara berpikir para anggota MPR, sampai buah pikiran founding fathers kurang diacuhkan? Ungkapan Prof. Ismail Suny perlu juga memperoleh respons, yang secara implisit menyangsikan kapasitas para pembuat UUD 1945 berhubng tak terdapatnya seorang pun ahli hukum tata negara.
Kepada Ismail Suny dipersilakan membaca baik-baik buku “Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945” terbitan Sekneg RI tahun 1992. Bila ia membaca buku yang isinya merupakan notulen dari sebagian penting rapat-rapat BPUPKI/PPKI itu, niscaya akan sulit muncul kesan yang meremehkan kemampuan para founding fathers negara itu.
Tak Berarti Buta Huruf
Betul, tidak ada seorang pun ahli hukum tata negara, akan tetapi hal itu tidak berarti kebutahurufan terhadap hal-ihwal hukum kenegaraan dan ketatanegaraan. Perdebatan panjang berlangsung secara intelek dan rasional objektif, saling respek dan bersahabat. (Bandingkan: debat anggota DPR, dus, sekaligus anggota MPR; dalam soal interpelasi 20 Juli 2000 yang sangat emosional kekanak-kanakan!)
Bahkan, sampai pada term-term yang mencari kepersisan sebuah katapun bisa diikuti dalam risalah tersebut. Bukti bahwa seorang ahli hukum (doktor) hukum adat, Prof. Soepomo, tidak buta akan hukum tata negara ialah pada rapat besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang berjalan empat sesi: 10.20 s/d 13.05; 15.10 s/d 18.00; 21.10 s/d 22.11; dan 22.20 s/d 23.25. Rapat yang berjalan dari jam 10.20 sampai 23.25 itu berisi debat-debat panjang dan berat oleh tak kurang dari 29 anggota.
Dalam jawabannya terhadap pandangan Moh. Yamin tentang sistem UUD, khususnya usul Moh. Yamin bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD (dus, soal ini bukan hanya baru dipikirkan oleh pakar dan elit politik masa kini), maka inilah petikan jawaban Soepomo:
“Sistem demikian itu memang ada, yaitu di Amerika dan juga di negeri Jerman pada zaman konstitusi Weimar, jadi Republik Jerman sesudah Perang Dunia (PD) II. Ada juga di Australia, Cekoslowakia sesudah PD I…. Sistem itu tidak ada di Perancis, Inggris dan tidak ada di Belanda. Di Dai Nippon juga tidak ada. Tetapi kita harus mengetahui betul sistem itu. Sistem yang dipakai di negeri Belanda berdasarkan materieel recht, yaitu suatu konsekuensi daripada sistem Trias Politica, yang memang di Amerika dijalankan sesempurna-sempurnanya. Juga di Filipina oleh karena UUD-nya memang berdasar atas model sistem Amerika, yaitu dalam pengertian negara yang berdasar Liberale Democratie, yang memisahkan badan-badan penyelenggara semuanya; sebagai kesempurnaan sistem itu memang sudah selayaknya Mahkamah Agung, yaitu pengadilan tertinggi mempunyai hak seperti yang dianjurkan oleh Tuan Yamin…. Menurut pendapat saya, Tuan Ketua, dalam rancangan UUD ini kita memang tidak memakai sistem yang membedakan principiel 3 badan itu, artinya tidaklah, bahwa kekuasaan kehakiman akan mengontrol kekuasaan membentuk undang-undang. Memang maksud sistem yang diajukan oleh Yamin, ialah supaya kekuasaan kehakiman mengontrol kekuasaan undang-undang. Pertama, dari buku-buku ilmiah negara ternyata bahwa antara para ahli tata negara tidak ada kebulatan pemandangan tentang masalah itu…. Apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD atau tidak itu pada umumnya bukan soal yuridis, tetapi soal politis”. (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945, hal. 244-255)
Dari jawaban dan penjelasan itu, agak naif untuk menduga bahwa Prof. Soepomo – saat itu sudah doktor ilmu hukum tamatan Belanda – yang merupakan arsitek penting UUD 1945, tidak tahu banyak soal ketatanegaraan. Begitu pun Muhammad Yamin, “Sebagai ahli hukum yang mempelajari perbandingan konstitusi dan sejarawan yang romantik dan visioner, ia tampil dengan visi tentang negara Indonesia…” (Taufik Abdullah, “BPUPKI: Sebuah Episode di Panggung Sejarah”, Kompas, 1 Januari 2000)
Berpendidikan Universitas
Dari 68 orang anggota BPUPKI ternyata mayoritas, yakni 40-an orang berpendidikan universitas diploma dan sarjana. Bahkan enam di antaranya doktor (S3), yakni: Soepomo, Pangeran Ario Djajadiningrat, Djaenal Asikin Wijaya Koesoema, Raden Soelaiman Effendi Koesoemaatmadja, Raden Boentaran Martoadmodjo, G.S.S.J. Ratulangi, Dokter KRT Radjiman Wedyodiningrat yang paling sepuh selaku ketuanya berpendidikan tinggi diploma tamatan Belanda dan Jerman, sementara tokoh semisal Ki Hadjar Dewantara dan Haji Agus Salim sangat tinggi kecendikiawanannya.
Last but not least, para anggota golongan Islam adalah ulama besar yang umumnya berpendidikan pesantren di Mekah dan Timur Tengah; dua di antaranya mengenyam pendidikan di Al Azhar, Mesir, yakni KH. Mas Mansoer dan Prof. KH. Kahar Muzakir. Seorang di antaranya tidak bersekolah, ialah KH. Abdul Halim dan 30-an lagi tamat sekolah menengah yakni MULO (Meer Uitgebreud Lager Onderwijs) dan AMS (Algemene Middelbare School).
Jika disimak pertanyaan anggota golongan Islam, berikut ini akan jelas betapa jauhnya politik sempit dan politicking seperti dilakukan oleh sebagian perilaku amandemen dewasa ini.
Yakni ucapan KH. Ahmad Sanusi dalam rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, “Jangan kita mengingat hanya asal pembicaraan berjalan saja, sudah, tetapi kita harus memakai keterangan di dalam penjelasan atau pembicaraan, bertukar pikiran terus-menerus sampai kepada keadaan yang senyata-nyatanya, yaitu bahwa sesuatu hal harus diubah; sebab kalau kita menerima sesuatu usul secara mentah-mentah, siapa nanti yang akan bertanggung jawab kepada rakyat, terhadap tuan, terhadap masyarakat? Karena kesalahan kita di sini, kita celaka, anak cucu kita celaka (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945, hal. 280).
Para ulama terkemuka wakil golongan Islam pun pantas diteladani, betapa konsekuennya sikap mereka setelah pada akhirnya founding father tidak menerima Islam sebagai dasar negara, melainkan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD yang dijiwai oleh Piagam Jakarta.
Perhatikan misalnya ungkapan Prof. KH. Kahar Muzakir, “Saya mau mengusulkan kompromi Paduka Tuan Ketua, supaya tuan-tuan anggota Tyoosakai senang hatinya, yaitu kami sekalian yang dinamakan wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat, supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka (Pembukaan UUD, SS) sampai kepada pasal di dalam UUD itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu”. (Risalah Sidang BPUPKI/PPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945, hal. 278)
Usul tersebut disambut oleh wakil golongan Islam lainnya, Ki Bagus Hadikusumo, “Jadi saya menyetujui usul Tuan Abdul Kahar Muzakir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima! Jadi ternyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis seperti Tuan Soekarno katakan. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Terang-terangan saja, sebab kalau memang ada keberatan akan menerima ideologi umat Islam, siapa yang mufakat yang berdasar Islam, minta supaya menjadi suatu negara Islam. Kalau tidak, harus netral terhadap agama. Itulah terang-terangan, itulah yang lebih tegas.” (Risalah Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 sampai 19 Agustus 1945, hal. 282)
Tampak mencolok bagaimana founding fathers menunjukkan elegansi sikap konsekuen atas apa yang merupakan kesepakatan – gentlemen agreement – politik yang sengaja diwariskan bagi generasi baru, dan di lain pihak hal itu dilakukan dengan kesungguhan, kesadaran nasional dalam ungkapan visioner.
Taufik Abdullah menilai, bahwa dokumen yang mereka hasilkan bahkan tak sekedar kompromi, tetapi lebih penting ialah, pantulan dari “keyakinan sebagian bangsa”, visi kesejahteraan, tujuan bernegara dan landasan bernegara.
Implikasinya, antara lain bahwa segudang pasal baru amandemen yang dihasilkan oleh “elit bangsa” dalam ST MPR masa kini harus mematuhi kaidah perubahan UUD itu sendiri, yakni: tidak boleh mengubah jiwa, sistem dan tujuan konstitusi – apalagi kalau perubahan itu hakikatnya adalah perubahan negara. (Juniarto S.H., 1982)
Di tengah euforia kuasa legislatif dewasa ini yang bisa membangkitkan salah guna baru, ekstrem legislatif dan pelumpuhan eksekutif, banyak pihak perlu melayangkan kritik dan teguran kepada MPR/DPR. Apalagi sejumlah tokoh pentingnya suka obral pernyataan sembarangan semisal Irsjad Sudiro, Amien Rais dan baru-baru ini Hamdan Zoelva, “Akan tetapi MPR merupakan lembaga tertinggi, supreme, sehingga bisa melakukan apa saja.” (Kompas, 7 Agustus 2000).
Itulah sebuah contoh statement konyol yang sungguh riskan berhubung ia terperosok kepada absolutisme kekuasaan. Bukan hanya Kepala Negara kekuasaannya tidak tak terbatas, semua lembaga kuasa kenegaraan – bahkan “negara” itu sendiri – hakikatnya sama bahwa kekuasaannya adalah tidak tak terbatas. Dus, tidak bersifat absolut seperti dipikirkan oleh seorang politisi tersebut.
Pertama, betapapun tinggi status politiknya, mereka selaku wakil rakya pasti bukanlah rakyat itu sendiri sehingga artikulas politik tidak pernah boleh melebihi dan khianat terhadap kedaulatan rakyat.
Artinya bukan kedaulatan elit, kedaulatan MPR/DPR dan kedaulatan suara terbanyak. Jika MPR dianggap menentukan segalanya tanpa kesadaran batas-batas kekuasaan, apa bedanya dengan Fasisme?
Kedua, founding fathers yang telah memerdekakan rakyat dan bangsanya dan di saat yang sama memberikan dasar-dasar dan jiwa kenegaraan, sudah tentu sulit untuk diabaikan dengan begitu saja.

(ditulis ulang dari tulisan Drs. Slamet Sutrisno dalam bukunya Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah)

Agustus 22, 2009 - Posted by | sejarah | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: