Ericktristanto’s Blog

Just another WordPress.com weblog

POLEMIK PIAGAM JAKARTA

Mayoritas MPR tak ingin mengutak-atik Pasal 29 UUD 1945 karena bukan saja mendasar, juga sensitif. Pasal tersebut berkaitan dengan persoalan keyakinan hidup (agama dan kepercayaan ketuhanan). Jika itu diperdebatkan ulang di Sidang Tahunan MPR kali ini, bakal timbul risiko tertentu. Pasal yang diwariskan oleh founding fathers negara-bangsa ini, kalaupun disempurnakan, memerlukan kajian lebih serius, bukan oleh MPR sekarang. Kajian ulang atas pasal yang sifatnya mendasar dan sensitif, sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru dan hanya secara voting.
Fraksi PPP dan PBB yang mengusulkan dikembalikannya rumusan pasal tersebut pada kerangka Piagam Jakarta beralasan, dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. Guna menguji validitas alasan itu, perlu mengetahui maksud konsiderans Dekrit Presiden dan eksistensi Piagam Jakarta yang monumental itu. Konsiderans dekrit tersebut terdiri atas lima butir:
(i) Tidak adanya keputusan Konstituante tentang anjuran Presiden kembali kepada UUD 1945;
(ii) Konstituante tak mungkin menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat;
(iii) Timbulnya keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa yang merintangi pembangunan;
(iv) Dukungan bagian terbesar rakyat;
(v) Keyakinan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.
Konsiderans menyangkut Piagam Jakarta ditaruh dalam butir urutan kelima. Berarti bobotnya berpokok pada nilai persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa. Di sebelah kepentingan pokok itulah posisi konsiderans lain: eksistensi Konstituante serta status historis Piagam Jakarta. Atas semua pertimbangan itu, Presiden mengeluarkan dekrit, dengan dukungan bagian terbesar rakyat.
Kandungan hikmahnya, suatu badan penyusun UUD hasil pemilu yang dikenal paling luber/jurdil (Pemilu 1955) pun toh gagal melakukan tugas mendasarnya, yakni menyusun konstitusi negara baru. Hikmah ini perlu dicamkan oleh anggota MPR kini, yang belum sepenuhnya penjelmaan rakyat tulen, lantaran pembentukannya bersumber pada UU No. 2,3 dan 4 Tahun 1999 produk DPR/MPR yang bekerja penuh nafsu politik.
Konsiderans Piagam Jakarta, bersebab pokok pada pengakuan terhadap fraksi Islam dalam Konstituante yang berupaya keras memperjuangkan negara Islam. Soekarno paham itu. Dia berhasil meneduhkan pertentangan faksi Islam dan kebangsaan dalam rapat BPUPKI Mei-Juli 1945, dengan pidatonya yang bersejarah 1 Juni 1945; lahirnya Pancasila! Pidato itu: “… bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama.” (M. Hatta, A. Subardjo, A.A. Maramis, Sunario A.G. Pringgodigdo, “Uraian Pancasila”, 1977: 30)
Hatta Cs. dari “Panitia Lima” menerangkan, sesudah pidato Soekarno itu dibentuk panitia kecil, BPUPKI, untuk:
a. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato Bung Karno 1 Juni 1945
b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.
Dari panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka disetujui pada 22 Juni 1945, yang diberi nama “Piagam Jakarta”. (Hatta, et.al., 1977, 31)
Sebelum dikeluarkan dekrit, Presiden berkonsultasi dengan pihak lain untuk memperoleh dorongan dan masukan. Di antaranya dengan kalangan ulama. Kalangan itu menyarankan agar dalam konsideransnya dicantumkan Piagam Jakarta. Saran ini secara politis menarik simpati golongan Islam, baik politikus Konstituante maupun di luarnya. Juga, dorongan dari TNI (politik), Prof. Djokosutono, Prof. Notonagoro dari UI dan UGM (akademik).
Yang barang kali kurang diketahui luas, setelah Konstituante tiga kali melakukan pemungutan suara gagal menyepakati keputusan kembali ke UUD 1945, kalangan elite – khususnya golongan Islam – akhirnya menerima Pancasila. Namun, Presiden “keburu” mengeluarkan dekrit. Perubahan pikiran tersebut bermula dari saran Hatta kepada Prawoto Mangkusasmito dari Masyumi, cara kerja Konstituante yang bertele-tele, antara lain disebabkan tuntutan golongan Islam mengenai dasar negara. Tulis Deliar Noer: “Hatta khawatir kalau-kalau dengan cara kerja Konstituante itu, Presiden Soekarno akan lebih mengebiri demokrasi lagi. Menurutnya kemungkinan ini bisa dihadang apalagi Konstituante bisa mendahului Soekarno bertindak; menyelesaikan kerja Konstituante sendiri sehingga UUD baru dirampungkan. Prawoto memahami kekhawatiran Hatta itu. Malah ia mengungkapkan bahwa telah tercapai pengertian dengan Wilopo, Ketua Konstituante, tentang dasar negara; juga kalangan Islam akan menerima Pancasila (Deliar Noer, 1990, 511)
Golongan Islam dalam Konstituante bersikap realistis menghentikan perjuangan mengupayakan Islam sebagai dasar negara. Bahkan tidak lagi menuntut “dihidupkannya” kembali Piagam Jakarta (S. Sumantri, 1992, 61). Padahal sebagian anggota fraksi Islam dalam Konstituante itu, semisal Prof. Kahar Muzakir dan Mr. Kasman Singodimedjo, juga yang dulu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI/PPKI.
Dengan demikian, jelaslah golongan Islam dalam Konstituante akhirnya menerima dengan baik status dan eksistensi Piagam Jakarta sebagai dokumen historis. Perjuangan mereka untuk memberi status “staats fundamental-norm” bagi Piagam Jakarta tak berhasil. Berarti Piagam Jakarta tak punya eksistensi hukum, melainkan moral. Berfungsi inspiratif, bukan aspiratif. Yang lazim diketahui, pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta sehingga menjadi naskah Pembukaan UUD 1945, terjadi dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945.
Sementara generasi baru cenderung menuding Hatta melakukan “kesalahan” dengan mengusulkan pencoretan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” itu. Pencoretan itu sama sekali tidak mendapat keberatan dari anggota PPKI golongan Islam, menurut Hatta, demi tegaknya persatuan bangsa. Menurut argumentasi Hatta, “… berhubung dengan itu juga berubah Pasal 29. Ini bersangkutan pula dengan preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini: Negara berdasar atas Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Kalimat yang di belakang itu berbunyi, … dengan kewajiban dan lain-lain dicoret saja. Inilah perubahan yang mahapenting menyatukan segala bangsa.” (Setneg RI, 1992, 301)
Penghapusan “tujuh kata” tersebut bersebab pada desakan/ancaman anggota PPKI asal bagian Timur Indonesia, jika “tujuh kata” itu tetap dicantumkan, mereka tidak mau bersatu dengan RI yang baru saja diproklamasikan. Desakan itu disampaikan seorang Jepang, Nizijima, pembantu pribadi Laksamana Tadashi Maeda kepada Bung Hatta, sebelum memimpin rapat PPKI 18 Agustus 1945. Keputusan itu hasil lobbying di tengah rapat PPKI 18 Agustus 1945, antara wakil golongan kebangsaan dan Islam. Mr. Teuku Moh. Hassan dari Aceh mewakili golongan kebangsaan, Ki Bagus Hadikusumo dari Yogyakarta mewakili golongan Islam dan Bung Hatta mendampingi (Arief Prijadi, “Wawancara dengan Sayuti Melik”, 1986, 62). Maka jika Dr. Anwar Harjono menegaskan Pancasila (dalam Pembukaan UUD 1945) itu yang otentik bersumber pada Piagam Jakarta, pelacaknya perlu diruntut lebih ke hulu, yakni Piagam Jakarta yang bersumber pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan BPUPKI. Jika demikian, “tujuh kata” sesudah “Ketuhanan” dalam Piagam Jakarta tidak menyiratkan implikasi tata hubungan negara dan agama. “Tujuh kata” tersebut adalah derivasi pidato “lahirnya Pancasila”, dimaksudkan untuk penegasan negara Indonesia sebagai negara yang berketuhanan.
Sebagai visi founding fathers dengan sila ketuhanan, baik dalm Piagam Jakarta maupun Pembukaan UUD 1945 sebagai “tempat” dikukuhkannya Pancasila secara otentik bersifat hukum; ialah selaku sumber moral pemerintahan negara dan para penyelenggara negara. Itu dimaksudkan untuk memelihara budi pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Berlainan dengan hukum positif ketatanegaraan, sumber moral artinya reservoir nilai religius dasariah sebagai aset bagi proses konsensial yang berlandaskan pada kepekaan hati nurani. Pelaksanaan nilai itu akan berjalan dengan sepenuh kesadaran, keinsyafan dan kebebasan. Sebab itu, tak relevan untuk patokan dalam pasal konstitusi dan UU negara.

(ditulis ulang dari tulisan Drs. Slamet Sutrisno dalam bukunya Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah)

Agustus 22, 2009 - Posted by | hukum, politik, sejarah | , , ,

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: