Ericktristanto’s Blog

Just another WordPress.com weblog

KEBENARAN YANG HILANG (Farag Fouda)

Sesungguhnya keadilan tidak akan terwujud dengan kebajikan penguasa semata-mata dan tidak juga akan bersemi dengan kebajikan rakyat dan penerapan syariat. Namun, keadilan dapat terwujud dengan apa yang kita sebut sebagai “sistem ketatanegaraan”. Yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang memuat tata cara mengontrol penguasa jika ia bersalah, dan menghambatnya untuk melampaui kewenangannya. Dengan itu, kita dapat menurunkannya jika ia melenceng dari kepentingan publik atau menyalahi kewenangannya. Ketentuan-ketentuan itu dapat datang dari unsur internal yang tumbuh dari kesadaran dan sensitivitas seorang pemimpin. Namun, sangat jarang terjadi dan karena itu tidak dapat dijadikan patokan dan dasar. Yang lebih tepat adalah bilamana ketentuan-ketentuan itu bersifat meyakinkan dan terorganisasi.

Penerapan syariat Islam itu sendiri sesungguhnya bukanlah esensi dari Islam. Syariat telah diterapkan secara penuh dan terjadilah apa yang terjadi. Karena itu yang lebih penting dari penerapan syariat itu sendiri adalah menetapkan ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang adil dan berkesesuaian dengan semangat Islam. Kita telah menyaksikan betapa penuhnya syariat diterapkan dan betapa salehnya seorang pemimpin komunitas Islam. Bahkan, rakyatnya pun tidak kalah berimannya. Namun, yang terjadi tetap terjadi karena memang ada sesuatau yang hilang, dan mungkin perkaara itu masih tetap lenyap sampai saat ini. Karena itu, sebelum memulai sesuatu, hendaklah kita memulainya dengan yang paling pokok, bukan dari cabang. Dimulai dari esensi terdalamnya, bukan kulit luarnya. Mendahulukan keadilan di atas sanksi-sanksi, menjamin stabilitas di atas qisas dan menjamin rasa aman di atas teror serta menjamin perut kenyang daripada memotong tangan.

Andai kita beranjak dari masa Khalifah Usman ke masa sekarang, kita tidak akan menemukan banyak perubahan dan perbaikan, baik itu dalam aspek penyelesaian problem masyarakat atau dalam soal kontrol terhadap para penguasa apabila mereka bersalah dari sudut pandang Islam. Tidak perlulah kita mencari-cari hubungan antara penerapan syariat dengan potensi penyelesaian problem masyarakat. Tanyakan pada diri kita sendiri hal-hal berikut: Bagaimana cara agar upah meningkat sementara harga menurun bila syariat diterapkan? Bagaimana cara mengatasi soal perumahan yang sangat kompleks dengan penerapan syariat? Bagaimana menanggulangi utang luar negeri secara syariat? Bagaimana badan usaha milik negara akan menjadi badan usaha yang produktif, seimbang dengan tingkat investasinya, dalam kerangka penerapan syariat? Bagaimana dengan tingkat upah, harga dan pemukiman warga? Apakah ada kaitan antara fenomena atau problem ini dengan penerapan syariat? Yang tampaknya lebih pasti, tidak ada hubungan atau keterkaitan sama sekali. Namun hubungan itu akan terjadi dan dapat dievaluasi korelasinya bilamana ada agenda politik yang dapat mensistematisasi kosakata masyarakat, termasuk syariat, dalam suatu sistem yang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak juga berbenturan dengan perkembangan dunia modern.

Menyangkut demokrasi, kaum revivalis Islam juga merasa berhak mendefinisikan demokrasi berdasarkan isi kepala dan teori mereka. Padahal mereka sesungguhnya tidak ingin terikat dengan konstitusi yang sebetulnya juga telah menyatakan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai sumber utama perundang-undangan Mesir. Namun, anehnya merekapun tidak ingin tunduk kepada aspirasi masyarakat yang juga berhak melakukan revisi atas konstitusi. Lalu apa hak mereka untuk mengemukakan alasan tentang hak berbeda pendapat di alam demokrasi yang justru menjadi bumerang untuk mereka sendiri? Mereka melontarkan gagasan yang justru kontradiktif dengan apa yang mereka pikirkan. Mereka berlindung di balik konstitusi yang mereka sendiri tidak mengakuinya. Jadi dalam hal ini, konstitusi sebetulnya bukanlah tempat mereka berlindung. Karena itu cara mereka satu-satunya untuk tampil adalah bertarung sebagaimana orang lain bertarung. Mereka harus tampil dengan agenda-agenda politik yang terukur dan menciptakan partai mereka sendiri. Saat mereka meraih suara terbanyak dalam sebuah pemilu yang bebas, mereka sesungguhnya telah memberikan bukti dan membungkam para kaum sekuleris dengan tindakan nyata. Andai mereka sampai ke tampuk kekuasaan dengan kehendak mayoritas rakyat, mereka pun berhak menjalankan aspirasi mereka. Ketika mereka berada di parlemen, mereka mendapatkan legalitas dengan kehadiran yang legal pula. Dengan begitu, kita berharap mereka terbiasa membuat agenda politik yang terukur. Dialog dengan mereka pun akan terjalin dalam soal-soal politik yang empiris, dialog tentang dunia, bukan agama. Tujuan mereka akan lebih jelas yaitu mengincar kunci kekuasaan, bukan istana di surga.

Tidak semua yang mungkin pada masa al-Khulafa al-Rasyidun, mungkin pula pada masa kini. Rasulullah pun tahu akan hal itu. Karena itu, ia tidak segan-segan mengadopsi sejumlah adat-istiadat masyarakatnya seperti pola berpakaian dan pengobatan. Ini adalah lapangan yang kita tidak dianjurkan untuk mencontohnya apalagi menganggapnya sebagai sunnah yang wajib dituruti. Rasulullah tidak datang dengan pakaian baru, tetapi tetap memakai baju era jahiliyyah, bahkan pakaian non-Arab ketika ia diberi hadiah. Karena itu, pola berpakaian Nabi bukanlah sunnah yang perlu dituruti dan diteladani. Begitu juga dengan legalitas kekerasan fisik. Ketika itu, Rasulullah tidak menolak kekerasan fisik yang dilakukan Ali terhadap seorang budak untuk mendapat pengakuan yang ia kehendaki. Karena itu, tafsiran ‘fotokopi’ menyatakan bahwa melakukan kekerasan fisik untuk mendapat pengakuan tersangka dalam suatu perkara adalah bagian dari Sunnah Nabi. Dengan tafsir seperti ini, isu penyiksaan fisik demi memperoleh pengakuan dapat dianggap legal, sesuai syariat, bahkan baik karena mengikuti paham salaf. Akan tetapi, sudut pandang lain yang lebih luwes dan sesuai dengan semangat Islam justru menolak penyiksaan fisik. Pandangan ini menyatakan bahwa sekalipun itu dapat diterima pada masa Rasulullah, hal itu tidak perlu lagi berlaku pada masa selanjutnya. Di sini perlu ditegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan semangat modern, dalam tiap-tiap apa pun yang lebih manusiawi, lebih toleran dan lebih adil.

Kisah eksekusi hukuman mati terhadap Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak menunjukkan semangat Islam dan keluhuran ajarannya. Kendati pun kisahnya hanya sebatas pembakaran mayat setelah Ibnu Muljam di-qisas. Rasulullah pun pernah melarang melakukan cara-cara balas dendam yang setimpal (al-matsalah), walau terhadap anjing gila. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, sebelum wafatnya, Ali pun melarang pembalasan yang setimpal terhadap pembunuhnya. Namun, bagi kita kisah ini merefleksikan semangat dan mentalitas zaman yang dipenuhi iklim kekerasan dan membatunya nurani. Memang pada tiap-tiap fakta, betapa mudah kita menemukan para pendukung tafsir ‘fotokopi’ yang dapat membenarkan tindakan Abdullah bin Ja’far dalam mengeksekusi Ibnu Muljam. Bukankah lebih baik bagi orang-orang seperti ini, demi solidaritas terhadap kita dan Islam, agar lebih berpegang teguh kepada al-Quran dan Sunnah dalam soal ibadah, dan dalam waktu bersamaan menyisakan sesikit ruang pikiran untuk lebih mengenal dunia modern dan berinteraksi dengannya? Tidakkah lebih baik bagi kita untuk menyerap nilai-nilainya yang berkesesuaian dengan esensi agam dan tidak bertentangan dengan akidah dan iman? Jadi, kita menerima apa yang mesti diterima, menolak apa yang mesti ditolak, dengan perisai hati seorang beriman dan pemikiran yang terbuka. Kita tidak menolak hak asasi manusia semata-mata karena ia datang dari Barat; tidak menolak demokrasi dengan menyebutnya bidah; tidak menolak modernitas secara keseluruhan; dan tidak pula menerima mentah-mentah keseluruhan era al-Khulafa’ al-Rasyidun. Kita tetap  menggunakan akal pikiran dalam memahamiteks agama. Semua itu sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan pemikiran dan akidah, tetapi lebih banyak berhubungan dengan faktor-faktor pendorong kemajuan. Itu memang bukan salah satu rukun dari rukun Islam, tetapi ia tetaplah bagian dari Islam.

Ketentuan-ketentuan agama memang tetap (al-tsabit), tetapi kondisi kehidupan terus berubah (al-mutaghayyir). Dan, di antara sesuatu yang tetap dan berubah itu, harus tetap ada bentuk-bentuk penyimpangan (al-mukhalafat). Yang dimaksud penyimpangan di sini adalah perubahan pada yang tetap dan ketetapan pada yang berubah. Karena membuat tetap kenyataan hidup yang selalu berubah ini adalah sesuatu yang mustahil, maka yang selalu terjadi adalah perubahan pada apa-apa yang dianggap tetap dalam agama. Ini selalu terjadi, sejak permulaan masa al-Khulafa’ al-Rasyidun, sampai berakhirnya. Upaya mengubah sesuatu yang dianggap tetap itulah yang kita sebut sebagai ijtihad. Ijtihad memang tidak mutlak, tetap ia harus tetap terjadi dan dimungkinkan. Hanya saja, dalam beberapa kasus, kompleksitas kehidupan terkadang memang memaksakan adanya bentuk-bentuk penyimpangan yang sangat tajam. Di situ tidak ada lagi kesinambungan bagi ijtihad untuk menghubungkan antara relevansi dan tujuan yang hendak dicapai. Penyimpangan-penyimpangan itu dapat sangat jelas dan terang sehingga tidak mungkin dibenarkan dengan ijtihad, karena memang tidak ada relevansinya. Ijtihad hanya dapat menyatakan bahwa tidak terjadinya suatu penyimpangan adalah mustahil atau paling kurang tidak mungkin. Pada masa kenabian pun, tidak ada kesucian mutlak, yang ada hanyalah tiadanya penyimpangan yang mutlak. Dan, setiap kali terjadi perubahan atau kemajuan zaman, akan bertambah banyak pula terjadinya bentuk-bentuk perubahan. Penyimpangan-penyimpangan pun akan bertambah. Jika lapangan ijtihad begitu luas, sekalipun penyimpangan tetap terjadi – bahkan sebelum seperempat abad masa mangkatnya nabi, era orang-orang yang pernah hidup semasa dengannya – bagaimana dengan kita yang hidup 14 abad setelah mangkatnya Rasulullah? Bukankah masuk akal jika tingkat penyimpangan-penyimpangan yang tidak bisa dielakkan (al-mukhalafat al-itirariyyah) itu telah meniscayakan kita untuk melapangkan medan ijtihad yang krusial (al-ijtihad al-aruruyyah)? Karena itu, kita mesti berlapang dada menerima tingkat terendah sekalipun dari penerapan agama yang terjadi pada zaman kita. Ini tentu jauh dari peringkat al-salaf al-salih yang hidup pada zaman yang lebih terdahulu, kurang kompleks, lebih tertutup dan lebih homogen.

Juni 15, 2013 - Posted by | agama, hukum, politik, sejarah | , , , , ,

1 Komentar »

  1. pak erik, ini blog bagus banget, makasih, saya tunggu tulisan yang lain….thanx berats..!!!

    Komentar oleh Didik Syaiful Bachri | Februari 3, 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: