Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Terdapat dua instrumen pada kebijakan fiskal yaitu pengaturan belanja atau pengeluaran negara dan pengaturan perpajakan. Kebijakan fiskal memiliki dua tipe yang sama dengan kebijakan moneter yaitu ekspansif dan kontraktif. Kebijakan ekspansif dapat berupa penambahan belanja negara atau pengurangan pajak terhadap masyarakat. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah pengurangan pengeluaran pemerintah atau penambahan pajak terhadap masyarakat. Terdapat dua sasaran kebijakan fiskal yaitu peningkatan PDB dan memperluas kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran.

Pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi makro dapat dilihat melalui kurva keseimbangan pasar barang (Kurva IS). Keseimbangan pasar barang diturunkan dari belanja otonom terencana dan tingkat bunga. Jika tingkat bunga tinggi maka belanja akan menurun. Hal ini karena tingkat bunga adalah biaya dari dana yang dipinjam sehingga setiap peningkatan tingkat bunga akan menambah biaya pengembalian dana tersebut. Setelah belanja turun maka selanjutnya akan mendorong penurunan konsumsi barang sehingga PDB akan ikut turun juga.

Dalam keseimbangan pasar barang, setiap kebijakan fiskal ekspansif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (Planned Autonomous Spending) bergeser ke kanan. Hasil derivasi akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kanan. Hal ini akan menyebabkan peningkatan PDB. Secara teori, pengeluaran pemerintah yang bertambah akan meningkatkan permintaan agregat dan meningkatkan PDB sesuai dengan rumus Y = C + I + G +NX.  Di mana G adalah pengeluaran pemerintah. Di sisi pajak, penurunan pajak akan meningkatkan peluang konsumsi bagi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan agregat. Setiap kebijakan fiskal kontraktif akan membuat kurva permintaan belanja otonom terencana (Planned Autonomous Spending) bergeser ke kiri. Hasil derivasinya akan membuat kurva IS akan mengikuti bergeser ke kiri. Hal ini akan menyebabkan penurunan PDB. Secara teori, penurunan dalam pengeluaran pemerintah akan mengurangi permintaan agregat sehingga PDB akan turun. Di sisi pajak, penambahan pajak terhadap masyarakat akan mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi permintaan agregat.

Untuk sasaran memperluas kesempatan kerja, kebijakan fiskal ekspansif akan mengurangi tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan setiap pengeluaran pemerintah akan diusahakan untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi pajak, pengurangan pajak akan meningkatkan investasi karena biaya investasi akan berkurang. Investasi yang tinggi akan memacu munculnya lapangan kerja baru. Demikian sebaliknya jika dilakukan kebijakan fiskal kontraktif, penambahan pajak akan mengurangi investasi dan pengeluran pemerintah yang ditahan tidak akan mengalir ke masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja.

Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan fiskal ekspansif sangat efektif meningkatkan PDB. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan tingginya pengeluaran pemerintah dan rendahnya penerimaan pajak sebagai konsekuensi kebijakan fiskal ekspansif akan menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Defisit anggaran pemerintah dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro. Dampak dari defisit fiskal yang kronis dan besarnya utang pemerintah dapat menimbulkan beberapa akibat. Pertama, Fiskal defisit dapat meningkatkan rasio utang sehingga dapat meningkatkan beban utang dan menurunkan investasi yang produktif. Kedua, Peningkatan jumlah bond yang dikeluarkan untuk menutup fiskal defisit akan menciptakan crowding-out effect, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah yang kronis dapat mengakibatkan tingginya inflasi. Defisit fiskal yang dibiayai dari penciptaan uang telah mengakibatkan pesatnya pertumbuhan uang beredar dan selanjutnya hal tersebut telah mengakibatkan meroketnya laju inflasi. Inflasi telah mengakibatkan anjloknya daya beli masyarakat dan tingginya biaya transaksi ekonomi sehingga negara dapat jatuh ke dalam resesi ekonomi

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk mencapai tujuan ekonomi moneter. Bank Indonesia telah menentukan tujuan ekonomi moneter Indonesia adalah menjaga stabilitas inflasi dalam negeri (Inflation Targeting Framework). Secara umum kebijakan moneter BI dibagikan menjadi dua yaitu Tight Money Policy (Kebijakan Uang Ketat) dan kebijakan ekspansioner. Terdapat tiga instrumen utama kebijakan moneter BI yaitu Open Market Operation, Giro Wajib Minimum, Tingkat bunga. Dari ketiga instrumen tersebut semuanya diatur untuk mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat (JUB).Kebijakan uang ketat untuk mengurangi JUB dan kebijakan ekspansif untuk menambah uang beredar.

Berdasarkan target kebijakan moneter yang ingin menstabilkan tingkat inflasi maka pengurangan dan penambahan uang beredar dapat langsung mempengaruhi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga-harga umum. Pada umumnya inflasi disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu sehingga masyarakat memiliki daya beli yang tinggi. Daya beli yang tinggi akan menyebabkan peningkatan permintaan. Menurut hukum permintaan, ketika permintaan bertambah maka harga akan meningkat. Dengan mengurangi JUB maka, pemerintah berusaha menarik uang yang ada di masyarakat sehingga daya beli menurun dan permintaan menurun yang pada akhirnya akan menurunkan harga-harga karena lebih banyaknya penawaran.

Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah melalui BI untuk membeli atau menjual surat-surat berharga seperti SUN, Sertifikat BI, dan obligasi yang lain. Jika ditentukan kebijakan kontraktif maka BI akan berusaha menjual surat berharga ke masyarakat sebanyak mungkin agar uang di masyarakat mengalir ke bank. Sebaliknya jika ditentukan kebijakan ekspansif maka BI akan membeli sebanyak-banyaknya surat berharga yang ada di masyarakat agar uang yang ada di bank mengalir ke masyarakat. Giro Wajib Minimum adalah kebijakan moneter dalam menetapkan modal terkecil yang harus dimiliki oleh bank. Jika BI menetapkan kebijakan ekspansif maka GWM akan ditetapkan semakin kecil. Dengan demikian bank dapat leluasa mengalirkan dananya ke masyarakat melalui kredit. Jika BI menetapkan kebijakan kontraktif maka GWM akan diperbesar. Hal ini menyebabkan bank harus memenuhi modal minimum tersebut dengan menahan dana agar tidak mengalir ke masyarakat dengan cara mempersulit permohonan kredit oleh masyarakat. Tingkat bunga adalah salah satu kebijakan moneter dengan cara menetapkan tingkat bunga umum pada bank baik bunga simpanan maupun bunga kredit. Dalam hal kebijakan ekspansif maka tingkat bunga akan diturunkan sehingga masyarakat akan enggan untuk menabung karena akan mendapat bunga yang sedikit. Masyarakat akan lebih memilih untuk melakukan kredit karena bunganya yang rendah. Dalam hal kebijakan kontraktif maka tingkat bunga akan tinggi dan masyakarat akan berbondong-bondong untuk menabung karena akan mendapat bunga yang banyak dan masyarakat akan mengurangi kreditnya karena takut bunga kredit yang tinggi.

Selain mempengaruhi inflasi, kebijakan moneter dapat juga mempengaruhi tingkat bunga dan produksi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pengaruh kebijakan moneter terhadap ekonomi makro dapat dilihat melalui kurva keseimbangan pasar uang (Kurva LM). Keseimbangan pasar uang diturunkan dari pendapatan riil dan tingkat bunga. Jika tingkat bunga turun maka pendapatan riil akan naik. Hal ini dikarenakan orang-orang akan lebih memilih memegang uang daripada menyimpan dananya pada aset non-uang yang return-nya rendah. Dengan naiknya pendapatan di masyarakat maka konsumsi masyarakat juga akan bertambah yang pada akhirnya akan menyebabkan PDB naik. Penawaran akan uang sendiri adalah kaku yang sepenuhnya diatur oleh bank sentral sehingga bentuk kurvanya vertikal.

Dalam keseimbangan pasar uang, setiap kebijakan moneter ekspansif akan membuat akan menggeser kurva penawaran uang ke kanan dan akan memotong kurva permintaan uang lebih ke kanan bawah. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga akan turun dan pendapatan riil akan bertambah. Hal ini akan mederivasi kurva LM bergeser juga ke kanan. Pergeseran tersebut akan menyebabkan meningkatkan PDB. Secara teori, pendapatan riil masyarakat yang tinggi akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga secara agregat akan meningkatkan PDB. Setiap kebijakan kontraktif akan menggeser kurva penawaran uang ke kiri dan akan memotong kurva permintaan uang lebih ke kiri atas. Hal ini akan menyebabkan tingkat bunga akan naik dan pendapatan riil akan turun. Hal ini akan menderivasi kurva LM bergeser juga ke kiri. Pergeseran tersebut akan menyebabkan penurunan PDB. Secara teori, pendapatan riil masyarakat yang rendah akan menurunkan tingkat konsumsi. Namun di sisi lain, investasi akan meningkat karena tingginya tingkat return-nya. Tinggal kita hitung pengaruh mana yang lebih besar antara penurunan konsumsi dengan peningkatan investasi terhadap PDB.