“SEJARAH PEMBERONTAKAN YANG JARANG DIULAS”

Setelah pasukan APRI berhasil menguasai berbagai wilayah yang sebelumnya dikuasai PRRI, posisi PRRI akhirnya menjadi tersudut. Kegagalan di bidang militer menyebabkan pimpinan PRRI mengonsolidasi kembali kekuatannya yang masih ada. Untuk itulah, menurut A.H. Nasution, “Dilakukan perubahan struktur PRRI di Lintau Buto pada 15 Februari 1959.” Dalam komposisi baru ini, diadakan jabatan Presiden yang dijabat oleh Mr. Assaat, dan Natsir menjadi Wakil Presiden, sedangkan Sjarifuddin Prawiranegara tetap sebagai PM merangkap Menteri Keuangan.
Usaha Lain, menurut Nazaruddin Sjamsuddin, ialah mengadakan pendekatan dengan kelompok Darul Islam (DI) yang juga mengadakan gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Setelah perundingan yang berlangsung selama hampir setahun, disepakati untuk meneruskan perjuangan dalam bentuk Negara Federasi dengan nama Republik Persatuan Indonesia (RPI). RPI diproklamasikan di Bonjol pada 8 Februari 1960, dengan Mr. Sjarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden merangkap PM. Yang bergabung dalam RPI ini adalah PRRI, Permesta, DI Aceh (Daud Beureuh), dan DI Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar). Adapun DI Jawa Barat (Kartosuwiryo) tidak jadi bergabung karena tidak setuju dengan bentuk negara yang bersifat federal itu. Dengan adanya RPI, mereka berharap perjuangan untuk menekan Soekarno yang semakin bertindak secara diktator, akan bertambah kuat. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Posisi RPI semakin terjepit oleh perkembangan politik dan militer yang terjadi. Dari segi politik, kembalinya Indonesia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, telah menimbulkan harapan di kalangan rakyat awam akan tercapainya stabilitas politik. Selain itu pula, jauhnya jarak antara pusat-pusat perlawanan, yaitu Sumbar dengan Aceh dan Sulut dengan Sulsel, mempersulit komunikasi dan koordinasi di antara para pemimpin RPI.
Dari segi militer, APRI semakin gencar dalam melancarkan operasi penumpasan. Di samping itu, banyaknya anggota pasukan yang tewas atau tertawan dan menyerahkan diri bersama persenjataan mereka telah ikut memperlemah kekuatan militer RPI. Hal yang sangat memukul perjuangan RPI adalah perbuatan ketua Dewan Perjuangan, Ahmad Husein, yang tanpa sepengetahuan pimpinan RPI telah mengadakan kontak dengan pemerintah di Jakarta untuk menyatakan kesediaannya menghentikan perlawanan.